Sipem.org – The Law Simplified Find The Best Lawyer & Legal Aid Near You
Related Articles
Realisasi Penyaluran Bansos di Masa Pandemi
Sudah setahun lebih negeri kita berada di masa pandemi COVID-19. Kesehatan memburuk, perekonomian pun lumpuh. Tak heran, masyarakat banyak mengeluh. Kehidupan yang sulit untuk dijalani. Sehingga, perlu campur tangan pemerintah untuk membantu mereka. Beragam bantuan pun perlu segera diberikan. Termasuk diantaranya bantuan sosial (bansos) untuk mereka yang terkena dampak pandemi. Namun, sayangnya realisasi penyaluran bansos guna membantu masyarakat seolah tersendat.
Sebenarnya, Pemerintah pun telah meluncurkan beragam program bantuan sosial untuk masyarakat. Dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, sudah dicanangkan program perlindungan sosial di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021, mulai dari bansos Program Keluarga Harapan (PKH), bansos melalui program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau kartu sembako, hingga Bantuan Sosial Tunai (BST) telah dijalankan. Ketiganya merupakan paket program bansos untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), yang juga masih ditambah lagi program-program dari pemerintah daerah yang bervariasi. Semua itu perlu penanganan yang baik agar realisasi penyaluran bansos dapat bermanfaat dan diterima tepat sasaran.
Realisasi Penyaluran Bansos Pemerintah Pusat
Belum lama ini, Menteri Sosial telah menyampaikan bahwa menurut data yang diterimanya, realisasi penyaluran bansos relatif sudah berjalan sesuai rencana. Capaian penyaluran dana bansos untuk perlindungan sosial guna program pemulihan ekonomi nasional (PEN) secara total berada pada angka 50,33 persen dari anggaran sebesar Rp 85,8 Trilliun. Yang mana dibagi lagi dalam 3 jenis program bansos sebagai berikut :
- Penyaluran bansos untuk PKH (Program Keluarga Harapan) sudah terealisasi 48,63 persen dari total pagu anggaran sejumlah Rp 28,58 Trilliun.
- Program berikutnya yaitu Kartu Sembako yang realisasinya per April 2021 sudah mencapai 38,34 persen dari pagu Rp 45,12 trilliun.
- Sedangkan melalui program Bantuan Sosial Tunai (BST) telah mencatatkan realisasi sebesar 99,48 persen yang bila dirupiahkan sejumlah Rp 11,9 Trilliun.
Semua program tersebut dilaksanakan hasil kerjasama dengan lintas kementerian dan lembaga agar penyalurannya menjadi lebih mudah. Pernyataan Menteri Sosial tersebut juga didukung oleh Kementerian Keuangan. Bahwa secara umum, angka realisasi penyaluran bansos itu sudah benar berdasar hasil audit oleh BPK. Hal ini juga dibandingkan dengan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang datanya sudah diselaraskan dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri melalui database NIK (Nomor Induk Kependudukan).
Penyaluran Bansos di Daerah Masih Rendah
Bila data realisasi penyaluran bansos program pemerintah pusat relatif sesuai target, beda halnya dengan di daerah. Hingga pertengahan bulan Juli 2021, tercatat baru sekitar 29,13 persen dana bantuan direalisasikan dari total anggaran sebesar Rp 15,8 Trilliun. Rinciannya, dari pemerintah provinsi sebesar 35,45 persen dari anggaran Rp 8,95 Trilliun, sedangkan pemerintah Kabupaten/Kota baru sekitar 19,92 persen dari anggaran sejumlah Rp 6,13 Trilliun.
Data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti agar penyaluran bansos dapat dipercepat realisasinya. Untuk itu Menteri Dalam Negeri pun mengeluarkan Instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk percepatan penyaluran bansos melalui program jaring pengaman sosial dengan sumber anggaran dari APBD masing-masing. Percepatan pun mulai dilakukan pada masa PPKM Darurat di periode bulan Juli 2021 ini.
Kendala Perbedaan Data Kependudukan
Dalam penyaluran dana bansos, tidak hanya dibutuhkan kecepatan namun juga ketepatan. Realisasi penyaluran bansos juga harus memperhatikan prinsip tepat sasaran. Inilah yang juga menjadi kendala, karena di lapangan banyak ditemukan ketidaksesuaian pemberian bansos dengan penerima manfaat. Hal ini disebabkan diantaranya adalah karena ketidaksesuaian data penerima manfaat antara pusat dan daerah. Belum dilakukannya sinkronisasi data merupakan salah satu penyebabnya.
Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan langkah-langkah yang perlu agar terjadi keterpaduan langkah baik pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga realisasi penyaluran bansos menjadi tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan.
