Sipem.org – The Law Simplified Find The Best Lawyer & Legal Aid Near You
Related Articles
PPKM Darurat Jawa-Bali Resmi Diperpanjang
Pandemi COVID-19 di Indonesia sudah memasuki tahun kedua. Hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan beberapa saat setelah hari raya Lebaran justru meningkat. Itulah sebabnya, Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Mulai dari tingkat mikro yang telah berjalan beberapa saat, hingga kemudian saat kasus makin meningkat diberlakukanlah PPKM Darurat Jawa-Bali. Kebijakan ini diterapkan sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021. Harapannya, PPKM akan menurunkan penambahan kasus COVID-19 yang cukup signifikan.
Namun, yang terjadi tidak sesuai harapan. Hingga masa berakhirnya PPKM Darurat tersebut, data menunjukkan grafik kasus yang masih tinggi. Maka, diputuskanlah bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali kembali diperpanjang. Apa yang melatarbelakangi keputusan tersebut? Lalu bagaimana dampak sosial ekonomi yang muncul. Mari kita simak ulasan singkat berikut.
Perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali
Melalui siaran live streaming tanggal 20 Juli 2021 yang baru lalu, Presiden RI telah resmi menginstruksikan perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali. Perpanjangan akan dilakukan bertahap sambil memantau kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Saat ini, PPKM darurat bakal diperpanjang hingga tanggal 25 Juli 2021.
Memang di masyarakat, kondisi ini sangatlah dirasa berat. Dalam masa PPKM, diberlakukan pembatasan terhadap berbagai kegiatan, termasuk dunia kerja. Terutama pada jenis usaha yang non esensial dan non kritikal. Selebihnya, masyarakat diminta untuk tidak berkegiatan di luar rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumunan dan mobilitas yang umum terjadi bila kehidupan aktivitas normal seperti saat sebelum pandemi.
Meskipun dirasa berat, masa PPKM Darurat mau tak mau harus kembali diberlakukan. Keputusan ini diambil dengan tujuan agar penularan Covid-19 menurun, serta untuk mengurangi kebutuhan pengobatan medis di Rumah Sakit. Sebab, sejak makin meningkatnya kasus positif COVID-19, banyak rumah sakit yang kewalahan menerima pasien. Angka BOR yang menunjukkan kondisi kritis, serta tenaga kesehatan yang sudah sekian lamanya bekerja melawan pandemi. Tentu menjadi point penting yang harus dipehatikan saat memutuskan perpanjangan PPKM Darurat Jawa-Bali tersebut.
Berbagai Ketentuan Seputar PPKM Darurat
Instruksi Presiden jelas, bahwa PPKM Darurat Jawa-Bali kali ini akan diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Ada beberapa point dalam ketentuan pemberlakuan PPKM ini antara lain :
- PPKM dijalankan dengan tetap melakukan pemantauan terhadap dinamika di lapangan, utamanya pada tren kasus positif. Apabila terjadi penurunan, maka PPKM bisa dihentikan pada 26 Juli 2021.
- Para pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor non kritikal dan non esensial diperbolehkan menjalankan usahanya. Dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dengan pembatasan waktu yang ditentukan.
- Pemerintah terus menghimbau peningkatan kedisiplinan masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan. Isolasi mandiri maupun terpogram bagi mereka yang bergejala, serta pengobatan sesegera mungkin. Termasuk pembagian obat gratis untuk mereka yang tanpa gejala maupun bergejala ringan.
Penanganan Masyarakat Terdampak PPKM
Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang terkena dampak PPKM, Pemerintah juga telah menambah beragam program bantuan. Bantuan diberikan berupa bansos tunai maupun non tunai (dalam bentuk sembako), bantuan kuota internet untuk para pelajar dalam pembelajaran online, subsidi listrik, dan sebagainya. Khusus untuk para pelaku usaha mikro, pemerintah juga menggelontorkan bantuan untuk satu juta pelaku usaha mikro, dengan nilai Rp 1,2 juta bagi setiap pelaku usaha tersebut.
Kita semua berharap, pandemi dapat segera berakhir. Sehingga PPKM Darurat Jawa-Bali juga segera dihentikan dan hidup di era new normal.
